NEWS

FGD Kemenkumham, Libatkan Pelaku Usaha Kopi Pinogu

Gorontalo, Poliyama- Guna memberikan Pemahanan dan Pengawasan Potensi Pelanggaran Kekayaan Intelektul khususnya terhadap indikasi biografi Kopi Pinogu di Provinsi Gorontalo, pada pagi tadi Kamis (18/03/2021).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo melaksanakan Fokus Group Discussion (FGD) kerja sama pengawasan potensi pelanggaran kekayaan intelektual dengan instansi terkait yang bertempat di Ball room Hotel Maqna Kota Gorontalo.

Kegiatan yang diikuti sebanyak 120 peserta yang terdiri dari aparat penegak hukum, Pemerintah Daerah Provinsi atau kabupaten/kota, pelaku usaha dan peserta dari KEMENKUMHAM Gorontalo ini secara langsung dibuka oleh Hantor Situmorang,S.Pd.,M.Si. selaku KAKANWIL KEMENKUMHAM Gorontalo.

Kegiatan FGD tahun 2021 KEMENKUMHAM Gorontalo mengangkat tema “Membangun sinergitas dengan aparat penegak hukum, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta para pelaku usaha dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap indikasi geografis kopi pinogu”

Dalam arahan dan Sambutannya KAKANWIL KEMENKUMHAM Gorontalo menyampaikan Kopi Pinogu yang berasal dari kecamatan Pinogu Kabupaten Gorontalo merupakan komoditas pertanian yang menjadi salah satu produk unggulan Gorontalo yang harus dijaga dan diawasi sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap indikasi geografis kopi pinogu tersebut.

“Hak eksklusif dari indikasi geografis kopi pinogu dipegang oleh masyarakat pecinta indikasi geografis atau MPIG kopi robusta pinogu Bone bolango. Kelompok masyarakat ini memiliki tanggung jawab untuk menjaga reputasi kwalitas dan karakteristik sebagaimana yang tertuang dalam deskripsi indikasi geografis kopi pinogu”. ungkapnya.

 

Sementara itu Ramlan Harun selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum KEMENKUMHAM Gorontalo ditemui usai kegiatan tersebut menyampaikan mengingat kopi pinogu saat ini merupakan produk satu-satunya indikasi geografis di Provinsi Gorontalo, sehingga Pemerintah Pusat maupun daerah memiliki peran penting dalam melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Kelompok atau Asosiasi Pemilik Hak eksklusif Kopi Pinogu tersebut, sebagaimana sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2016 pasal 70 yang mengatur tentang merek dan indikasi Geografis.

“Kelompok Asosiasi pemilik hak eksklusif terhadap kopi pinogu ini memiliki tugas-tugasnya yang pertama adalah mereka harus menjaga reputasi, kedua menjaga kualitas dan yang terakhir menjaga karakteristik. tiga hal itu yang harus mereka jaga dan lakukan, kalau tiga hal ini tidak bisa dipertahankan oleh asosiasi atau pemilik Kopi pinogu tersebut, maka secara otomatis perlindungan hukum terhadap produk indikasi kopi pinogu akan berakhir dengan sendirinya” tandasnya.

Diakhir penyampaian KABID Pelayanan Hukum KEMENKUMHAM Gorontalo ini mengharapkan kepada seluruh pelaku usaha Kopi khususnya Kopi Pinogu Se-provinsi Gorontalo, untuk bersama-sama mengembangkan dan membesarkan Kopi Pinogu yang menjadi salah satu Produk Unggulan di provinsi Gorontalo, tanpa adanya Pelanggaran Hukum. (DP)

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button